JAKARTA — Destry Damayanti resmi ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) baru menggantikan Perry Warjiyo dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/9/2026). Ia dijadwalkan langsung mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Mahkamah Agung pada Rabu (2/9/2026).
Usai resmi menduduki pimpinan tertinggi di BI, Destry menegaskan langkah pertamanya adalah mengumpulkan seluruh Anggota Dewan Gubernur (ADG). Pertemuan ini bertujuan untuk membagi fokus pembidangan tugas agar fungsi pengawasan serta operasional langsung berjalan efektif.
“Kita kan harus duduk bersama dulu, semua ADG lengkap kita. Kita pembagian bidang dulu nih, karena kalau di Bank Indonesia kan masing-masing ADG punya bidang-bidang yang akan dibawahi,” kata Destry usai Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Destry menjelaskan bahwa pembagian fokus pembidangan tersebut mencakup lini penting seperti kebijakan ekonomi moneter, makroprudensial, hingga pendalaman pasar keuangan. Menurutnya, pembidangan ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan berkala sesuai kebutuhan kondisi ekonomi.
Di samping pembenahan internal, Destry memastikan fokus utama BI di bawah kepemimpinannya tetap prioritas pada penjagaan stabilitas moneter. Kebijakan ini dinilai krusial untuk membentengi perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global saat ini.
“Kalau kita lihat, global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil,” ujar Destry.
Guna memperkuat langkah tersebut, Destry mengusung tema ‘Sinergi Merah Putih’ untuk mendorong komunikasi intensif lintas sektor bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kementerian dan lembaga terkait. Ia menegaskan sinergi ini akan berjalan optimal tanpa mengabaikan independensi serta mandat BI.
Sinergitas ini juga difokuskan untuk meredam laju inflasi, terutama inflasi pangan bergejolak (volatile food) yang kerap dipicu oleh masalah sisi pasokan (supply-side).
“Nah tentunya kalau supply-side ini kan Bank Indonesia nggak bisa sendiri, jadi Bank Indonesia mengajak tentu lembaga terkait termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkasnya.
