JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk melunasi pinjaman dari bank BUMN terkait pembiayaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 triliun setiap tahun untuk membayar cicilan utang tersebut.
Langkah ini diambil demi menjaga stabilitas dan kesehatan sistem perbankan nasional. Purbaya menjamin tidak akan ada keterlambatan pembayaran kewajiban dari pihak pemerintah.
“Kita setiap bayar Rp 40 triliun cicilan juga dengan kesiapan perbankan. Jadi, enggak ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah. Kita harus menjaga kondisi sistem perbankan kita,” ujar Purbaya di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Selain memastikan pembayaran rutin, Purbaya juga menjamin tidak akan membiarkan timbulnya kredit macet pada bank-bank BUMN yang terlibat. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengaku tengah menyiapkan skema khusus untuk menjamin kelancaran transaksi tersebut.
Meski demikian, Purbaya belum membeberkan secara terperinci rincian mekanisme khusus yang ia maksud kepada publik. Pihaknya masih mematangkan strategi agar seluruh kewajiban pemerintah dapat terselesaikan tanpa hambatan.
“Nanti kita akan carikan cara khusus untuk memastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat nanti ada enggak cara untuk memastikan kewajiban pemerintah yang harus dibayarkan, bisa kita bayarkan,” terang Purbaya.
Guna memperkuat keyakinan publik, Purbaya membeberkan kondisi likuiditas pemerintah saat ini yang tergolong sangat aman. Ia menyebutkan bahwa pemerintah memegang dana tunai dalam jumlah besar untuk menopang program ini.
Purbaya menepis anggapan bahwa kas negara berada dalam kondisi terbatas untuk membiayai program Kopdes Merah Putih. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 40 triliun dipastikan sudah siap dan dialokasikan dengan matang.
“Pokoknya ada Rp 510 triliun lebih cash-nya sekarang. Kalau dibilang uang saya Rp 8,1 triliun, ya enggak. Sudah disiapkan kok Rp 40 triliun,” jelas Purbaya.
