JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pemerataan inklusi dan literasi keuangan nasional melalui penyediaan rekening bank bagi seluruh warga negara Indonesia. Langkah strategis ini dibahas langsung dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan tersebut didasari atas capaian inklusi dan literasi keuangan nasional yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia telah menembus 93,62 persen, sedangkan literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.
Airlangga menilai capaian tersebut sudah sangat baik dan mampu bersaing dengan standar internasional. “Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas tersebut.
Guna menjaga momentum tersebut, Presiden Prabowo memberi instruksi khusus agar seluruh masyarakat memiliki akses langsung ke rekening perbankan. Pemerintah menunjuk dua lembaga perbankan besar BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk mempersiapkan fasilitas rekening bagi publik.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat,” kata Airlangga menjelaskan arahan Presiden.
Proses pembukaan rekening massal ini akan mengandalkan integrasi data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut selanjutnya bakal dipadankan langsung dengan sistem pembayaran milik Bank Indonesia guna menjamin validitas dan keamanannya.
Selain penyediaan rekening, pemerintah memfokuskan perluasan akses keuangan digital melalui penguatan gerbang pembayaran QRIS. Integrasi ini diharapkan dapat memudahkan penyaluran berbagai program bantuan maupun layanan pemerintah secara langsung ke rekening masyarakat di masa mendatang.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” tutur Airlangga.
