JAKARTA — Pemerintah memastikan seluruh gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan ditanggung penuh oleh negara selama dua tahun pertama operasional. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat fondasi kelembagaan koperasi di tingkat tapak tanpa membebani keuangan internal wadah ekonomi warga tersebut.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa alokasi anggaran dari APBN untuk kebutuhan upah pengelola tersebut sudah kalkulasikan secara matang. Ia menilai besaran dana yang dikeluarkan pemerintah masih dalam batas aman dan rasional bagi postur anggaran negara.
“Penggajian manajer Kopdes sampai dua tahun ditanggung negara, ada hitungannya, nggak besar-besar amat,” kata Purbaya saat ditemui wartawan di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Purbaya memproyeksikan seluruh unit Kopdes mampu mencetak keuntungan bisnis secara mandiri setelah masa transisi dua tahun berakhir. Optimisme ini didasari skema baru penetapan Kopdes sebagai jalur tunggal pendistribusian seluruh barang subsidi milik pemerintah kepada masyarakat.
Ia menilai kepastian skema monopoli penyaluran komoditas bersubsidi ini secara otomatis menjamin perputaran arus kas bisnis koperasi. Pasalnya, volume permintaan masyarakat terhadap barang-barang subsidi dipastikan tetap tinggi dan stabil di setiap wilayah.
“Jadi semuanya lewat Kopdes, dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar Kopdesnya sudah pasti untung itu,” jelas Purbaya.
Seluruh hasil keuntungan operasional usaha nantinya diputar kembali dan dialihkan sepenuhnya untuk pembanguan serta kesejahteraan desa. Pemerintah juga mengklaim langkah integrasi rantai pasok ini efektif memangkas potensi kebocoran barang subsidi yang selama ini kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.
Guna memastikan tata kelola berjalan akuntabel, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawas khusus penyaluran bantuan sosial dan barang subsidi. Tim gabungan ini mengintegrasikan peran Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan (BP) BUMN, serta Kementerian Koperasi.
Purbaya meyakini pengawasan ketat lintas lembaga ini mampu mengamankan alokasi anggaran subsidi nasional secara signifikan. Efisiensi tersebut dinilai jauh lebih besar dibandingkan biaya operasional yang dikeluarkan negara untuk menggaji para pengurus koperasi.
“Jadi saya akan expect penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang. Ke depan ketika koperasi sudah mulai jalan dan tim kita memonitor dengan betul, saya akan bisa hemat subsidi cukup banyak,” pungkasnya.
