JAKARTA — Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027 diperkirakan bakal mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jumlah alokasi dana tersebut diprediksi merosot menjadi Rp 174 triliun, setelah sebelumnya mencapai angka Rp 268 triliun pada tahun 2026.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan estimasi penurunan tersebut di Gedung DPR RI. Menurut perhitungannya, angka Rp 174 triliun itu sudah mencakup pemenuhan target sasaran program, termasuk integrasi dengan sektor kesehatan.
“Kalau MBG, pasti turun,” ujar Said Abdullah di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Said menjelaskan bahwa penurunan anggaran ini dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berdasarkan data yang ada, kebutuhan riil di lapangan berada di angka 21 ribu titik SPPG dari total 27 ribu titik yang direncanakan.
Pemerintah juga mengalkulasi ulang pemenuhan gizi untuk melayani sekitar 84 juta siswa di seluruh Indonesia. Selain itu, kalkulasi tersebut telah memasukkan pos anggaran kesehatan di luar anggaran pendidikan untuk menangani isu stunting serta kebutuhan ibu hamil.
“Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun,” tutur politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Kendati mengalami penurunan anggaran yang cukup tajam hingga mencapai selisih Rp 94 triliun, Said menekankan pentingnya menjaga efisiensi. Dia berharap pemangkasan nilai ini sama sekali tidak mengorbankan mutu makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita,” kata Said menambahkan.
Keputusan akhir mengenai besaran pagu anggaran program andalan ini dijadwalkan bakal disahkan secara resmi pada September 2026 mendatang. Banggar DPR RI menegaskan proses penetapan tersebut harus melalui pembahasan bersama dan persetujuan dari pihak pemerintah.
“Kalau (penurunan) dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun, ya tinggi lah. Diketoknya nanti di September. Kan harus sama pemerintah,” pungkasnya.
