JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai tingginya biaya transportasi dan angkutan logistik menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditekan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Menurut BHS, biaya logistik memiliki kontribusi besar terhadap keseluruhan biaya usaha dan produksi. Karena itu, mahalnya biaya transportasi dapat menjadi beban serius bagi industri, terutama sektor manufaktur yang membutuhkan kelancaran distribusi bahan baku maupun produk.
“Terus juga masalah transport, transportasi angkutan logistik. Ini juga terlalu mahal. Padahal itu memberikan kontribusi usaha, biaya produksi itu kurang lebih sekitar 30 sampai 40 persen,” kata BHS, Jumat (28/8/2026).
BHS mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap struktur biaya logistik nasional. Menurutnya, biaya transportasi yang tinggi tidak hanya berdampak terhadap pelaku industri yang telah beroperasi, tetapi juga dapat memengaruhi minat investor untuk menanamkan modal dan membangun fasilitas produksi di Indonesia.
Ia menilai investor akan mempertimbangkan berbagai komponen biaya sebelum menentukan lokasi investasi, termasuk biaya distribusi dan kelancaran transportasi.
Karena itu, BHS mendorong pemerintah melakukan pengaturan agar tarif transportasi dan logistik tetap kompetitif dan tidak membebani dunia usaha.
“Ini juga perlu dilakukan atau diregulasi oleh pemerintah, dalam arti dibatasi oleh pemerintah, jangan sampai tarifnya itu terlalu mahal dan sebagainya,” ujarnya.
Selain persoalan tarif, BHS juga menekankan pentingnya kelancaran arus distribusi. Infrastruktur transportasi, termasuk jalan tol, menurutnya harus mampu mendukung mobilitas barang agar waktu pengiriman dapat dipersingkat.
Ia menilai biaya logistik yang murah dan sistem transportasi yang cepat akan menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam bersaing dengan negara lain untuk menarik investasi dan mengembangkan industri manufaktur.
BHS juga menyoroti pentingnya menekan biaya energi secara bersamaan. Menurutnya, biaya listrik dan gas yang kompetitif akan memperkuat struktur biaya industri nasional.
“Transportasi logistiknya murah dan cepat. Terus juga listrik sama energi maupun gasnya juga murah,” katanya.
Selain itu, BHS mendorong penyederhanaan proses perizinan. Ia menilai birokrasi yang panjang dan biaya tinggi dalam pengurusan izin juga menjadi bagian dari persoalan ekonomi biaya tinggi yang perlu diperbaiki.
Dengan menekan biaya logistik, energi, serta menyederhanakan perizinan, BHS optimistis Indonesia dapat membangun struktur industri yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor.
“Perizinan mungkin juga bisa dipermudah, dipermurah atau dipersingkat sehingga tidak ada birokrasi yang berbelit-belit,” pungkasnya.
