SURAKARTA – PT Dharma Lautan Utama (DLU) mematangkan persiapan operasional angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) dengan memperkuat kesiapan armada, sumber daya manusia (SDM), serta sistem pemantauan cuaca. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan logistik sekaligus menjaga keselamatan pelayaran di tengah potensi cuaca ekstrem pada akhir tahun.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) PT DLU di Hotel Sahid Jaya Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (10/10/2026). Rapat yang dihadiri jajaran manajemen dan para manajer cabang itu juga membahas persiapan awal angkutan Lebaran mendatang.
Direktur Utama PT DLU, Erwin H. Poedjono, mengatakan perusahaan mengevaluasi kesiapan personel, penempatan kapal, kebutuhan armada, hingga jadwal pengedokan atau docking. Pemeriksaan kondisi konstruksi kapal, mesin, dan peralatan pendukung juga menjadi perhatian untuk memastikan armada laik beroperasi.
“Kami memastikan semua memahami tugasnya, termasuk strategi penempatan kapal, jumlah armada, dan pengaturan jadwal pengedokan (*docking),” ujar Erwin.
Menghadapi potensi angin kencang dan gelombang tinggi, DLU memperkuat pemantauan cuaca melalui informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta laporan cuaca internasional dari Australia dan Singapura. Perusahaan juga memanfaatkan pusat kendali operasi kapal atau *Operation Control Center* untuk memantau perkembangan kondisi laut.
Peralatan pemantauan cuaca dari BMKG turut dipasang di kapal-kapal DLU agar awak kapal dapat mengetahui perubahan kondisi cuaca secara langsung. Informasi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi operasional dan keselamatan pelayaran hingga awal tahun, termasuk sekitar periode Imlek.
Sementara itu, Penasehat Utama sekaligus pemilik PT Dharma Lautan Utama Holding, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi persiapan yang dilakukan lebih awal. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai kesiapan menghadapi anomali cuaca harus ditopang perawatan kapal dan sistem penyelamatan yang memadai.
Bambang juga menyoroti dukungan anggaran bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Menurut dia, kemampuan penyelamatan laut perlu diperkuat agar sebanding dengan risiko pelayaran dan kebutuhan perlindungan keselamatan masyarakat.
“Anggaran penyelamatan ini harus cukup dan tidak boleh dikurangi karena menyangkut perlindungan terhadap nyawa publik sesuai UUD 1945. Persoalan ini akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah,” kata Bambang.
Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo, menegaskan keselamatan dan kelancaran angkutan laut membutuhkan kolaborasi operator kapal, pengelola pelabuhan, dan pemerintah.
Menurut Khoiri, persoalan antrean di pelabuhan penyeberangan tidak bisa semata-mata diselesaikan dengan menambah kapal. Kesiapan dermaga dan kolam pelabuhan, serta pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan (over dimension over loading/ODOL), perlu mendapat perhatian.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan deklarasi barang berbahaya, termasuk bahan kimia dan baterai listrik, sebelum kapal berangkat. Dengan demikian, keselamatan pelayaran tidak hanya bergantung pada kondisi kapal, tetapi juga pada kesiapan pelabuhan sebagai gerbang awal keselamatan transportasi laut.
