JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penanggulangan bencana dan pemerintah daerah untuk memperkuat patroli di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo meminta penanganan dilakukan secara proaktif dengan mengerahkan seluruh kemampuan, bukan sekadar mengandalkan hujan untuk memadamkan kebakaran.
Instruksi tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono dalam keterangan pers, Sabtu (31/10/2026). Dia mengatakan, Presiden meminta seluruh jajaran terkait meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak karhutla yang berpotensi kembali terjadi.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa jangan hanya berharap semata-mata kepada hujan yang akan turun, tetapi lebih dari itu kita harus menggunakan semua kemampuan, akal, pikiran, dan kekuatan kita untuk bisa mengantisipasi dampak jika kejadian serupa kita alami lagi,” ujar Sugiono.
Menurut Sugiono, karhutla bukan lagi sekadar persoalan kerusakan lingkungan atau isu ekologi. Bencana tersebut telah berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan jiwa, hingga keberlangsungan ekosistem.
“Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan semata-mata isu ekologi, namun telah mengorbankan kesehatan, tetapi juga bahkan mengorbankan jiwa bagi masyarakat,” katanya.
Sugiono juga menyoroti munculnya titik-titik api baru ketika petugas masih melakukan pemadaman di sejumlah wilayah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat agar kebakaran baru dapat dicegah sejak dini.
“Penguatan patroli perlu dilakukan, karena di saat kita sedang berusaha memadamkan kebakaran, ada titik-titik baru yang terjadi,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan patroli dan percepatan pemenuhan sarana pemantauan, terutama di provinsi-provinsi prioritas. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mengantisipasi dugaan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
“Peningkatan patroli merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama di provinsi-provinsi prioritas untuk bisa mengantisipasi pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran secara sengaja,” tegas Sugiono.
Selain penanganan karhutla, Menko PMK meminta pemerintah daerah menginventarisasi kebutuhan peralatan untuk menghadapi potensi banjir dan tanah longsor. Pemda juga diminta menormalisasi sungai yang masih tertutup material banjir sebelumnya serta memperbaiki saluran drainase.
Sugiono meminta kebutuhan sarana mitigasi tersebut segera dikoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Kemenko PMK.
“Segera lakukan inventarisasi kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi dalam rangka memitigasi kemungkinan banjir dan tanah longsor. Kebutuhan tersebut bisa disampaikan langsung baik ke BNPB maupun ke kami,” pungkasnya.
