Padang, – Puluhan miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tahun 2021 dialokasikan untuk bantuan ternak Sapi, Kambing dan Bebek kepada masyarakat di kab/kota se Sumbar.
Pemberian bantuan ini diduga gagal perencanaan, sehingga berpotensi akan merugikan keuangan negara. Kenapa tidak, dalam perencanaan awal, selain bantuan ternak juga akan diberikan kandang, obat – obatan dan vitamin untuk perawatan ternak bantuan tersebut.
Fakta yang ditemukan dilapangan, Pemprov Sumbar melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak ada memberikan bantuan kandang, obat – obatan ataupun vitamin kepada kelompok masyarakat penerima bantuan ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tidak lama setelah penyerahan, bantuan ternak yang diterima masyarakat sudah banyak yang mati. Besar kemungkinan kematian ternak bantuan ini karena tidak sehat sebab tidak memiliki kandang, dan obat – obatan serta vitamin yang seharusnya diberikan.
Bukan masalah itu saja, bantuan yang diberikan banyak yang tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga ada penolakan dari masyarakat. Kemudian masih banyak kelompok masyarakat yang belum menerima seluruh kuota ternak yang seharusnya diterima.
Baca juga: Gubernur Mahyeldi Bungkam Dikonfirmasi soal Bantuan Sapi Kurus Kerempeng
Bantuan Sapi Pemprov Sumbar Kurus Kerempeng
Ditolak Warga, Ternyata Bebek Bantuan Pemprov Sumbar Belum Cukup Umur
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar, Erinaldi, mengatakan pihaknya hanya memberikan bantuan ternak dan pakannya, Selasa (28/12/21).
Senada disampaikan Kabid Peternakan, Darmayanti, bantuan kandang sudah dianggarkan dan sudah ada pemenang, namun tidak jadi diberikan karena pemenang tender wanprestasi sehingga dilakukan pemutusan kontrak.
Sementara untuk bantuan obat – obatan dan vitamin juga sudah dianggarkan, tapi direfocusing sehingga tidak jadi bisa dilaksanakan.
Kemudian soal bantuan Bebek yang banyak mati setelah diberikan kepada masyarakat dalam masa garansi bisa diganti. Namun Darmayanti tidak menjawab pertanyaan sampai kapan garansi yang ia maksud.
Soal masih banyak kelompok masyarakat yang belum menerima seluruh kuota ternak yang seharusnya diterima. Menurut Kabid Peternakan ini, karena tidak sesuai spesifikasi teknis sehingga akan diganti.
(Darlin)
