Padang, – Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono mengatakan akan menindak tegas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) termasuk di Pasaman Barat dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kapolres Pasbar dan back up polda turun untuk melakukan tindakan penegakan hukum dan harkamtibmas,” kata Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono menanggapi pemberitaan deliknews.com masih beroperasinya PETI di Pasaman Barat, Senin (8/5/23).
Baca juga : PETI Marak Lagi di Sumbar, Andre DPR RI Minta Kapolri Turun Tangan
Meski Jadi Atensi Kapolda Sumbar, PETI Tetap Saja Beroperasi di Pasaman Barat
PETI Marak Lagi di Pasaman, Wali Nagari Sebut DLH, Polres dan Satpol PP
Senada disampaikan Dirreskrimsus Polda Sumbar, AKBP Alfian Nurnas, informasi aktivitas PETI sudah ditindaklanjuti Polres Pasbar.
“Tim dari Ditreskrimsus Polda Sumbar akan turun langsung dan menindak tegas,” terang AKBP Alfian Nurnas kepada deliknews.com, Selasa (9/5/23).
Sebelumnya, Anggota DPR RI, Andre Rosiade terus mendorong pihak kepolisian untuk memberantas aktivitas Penambangan Emas Ilegal (PETI) di Sumatera Barat seperti di Kabupaten Pasaman Barat. Bila tak tuntas, Ia minta Kapolri turun tangan copot Kapolres.
“Saya anggota DPR RI Fraksi Gerindra berkomitmen dengan terus mendorong Polri memberantas Tambang Ilegal di Pasaman Barat,” kata Andre Rosiade kepada deliknews.com, Selasa (9/5/23).
Dalam berita yang diterima deliknews.com dari Andre Rosiade sebagaimana dimuat detik.com. Ia meminta Polri memberantas aktivitas tambang emas ilegal yang kembali ditemukan marak di Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan alat berat excavator.
“Kami kembali mendapatkan banyak laporan terkait aktivitas tambang ilegal yang membahayakan masyarakat dan merusak lingkungan. Semakin hari laporan semakin banyak ke kami. Artinya, aparat yang ada di sana, mulai dari Kapolsek dan Kapolres belum menindaklanjutinya. Karena itu hari ini kami menghubungi Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono,” kata Andre Rosiade, Senin (8/5/2023) kemarin.
Andre menyebut Kapolda Sumbar sudah menjawab panggilan telepon dan langsung meminta Dirrerskrimsus, AKBP Alfian Nurnas yang kebetulan baru menjabat kurang dari satu bulan untuk menertibkan.
“Kami minta Kapolda segera mengurus aktivitas yang merusak ini. Kalau tidak, diduga ada yang ‘masuk angin’ dan kalau perlu Kapolri yang turun tangan,” tegas kader Gerindra itu.
Menurutnya, Kapolri atau Mabes Polri bisa saja turun tangan karena masalah ini sudah berlarut-larut. Di tangan Kapolda Sumbar lama, titik-titik tambang ilegal ini sudah dikejar dan ditutup dan sekarang berulang lagi.
“Kami bilang diduga masuk angin, karena sekarang juga beredar isu kalau ada aparat yang menerima ‘uang koordinasi.’ Jadi, harus disegerakan pemberantasannya,” kata Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Andre mendesak Kapolda untuk memaksimalkan peran Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki untuk memaksimalkan kinerja kepolisian di Pasbar.
“Kalau tak beres, kami minta Kapolda atau Kapolri langsung mencopot Kapolres. Karena sudah merugikan masyarakat Sumbar dan merusak lingkungan yang sangat parah,” tukas Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang.
Tinggalkan Balasan