JAKARTA – Pemerintah secara resmi merencanakan pemisahan layanan angkutan logistik dan penumpang di lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Kebijakan strategis ini ditargetkan mulai beroperasi penuh paling lambat pada tahun 2027 mendatang.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan, langkah ini diambil sebagai solusi permanen untuk mengurai kemacetan kronis yang kerap melanda pelabuhan tersebut. Pola ini akan mengadopsi sistem yang sebelumnya telah sukses diterapkan di lintasan Merak–Bakauheni.
”Kita ingin memisahkan layanan angkutan barang dan orang seperti yang dilakukan di Merak-Bakauheni. Langkah ini dilakukan agar arus kendaraan tidak lagi terkonsentrasi di satu titik pelabuhan,” ujar Dudy di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan fasilitas di kawasan Celukan Bawang sebagai titik layanan khusus angkutan logistik. Kolaborasi intensif pun tengah dibangun bersama Pemerintah Provinsi Bali dan PT Pelindo.
”Kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Bali dan Pelindo. Kapasitas di Gilimanuk akan ditingkatkan, khususnya di area Celukan Bawang untuk mengakomodasi truk logistik,” tambah Dudy.
Pemerintah menargetkan implementasi sistem baru ini sudah berjalan sebelum periode mudik Lebaran 2027. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat sekaligus menjamin kelancaran arus barang yang krusial bagi ekonomi regional.
Saat ini, lintasan Ketapang-Gilimanuk memang tengah menghadapi tantangan operasional akibat kerusakan pada Dermaga Bulusan. Kondisi ini memaksa seluruh beban penyeberangan dialihkan ke dermaga milik PT ASDP Indonesia Ferry yang kapasitasnya terbatas.
”Kerusakan Dermaga Bulusan membuat truk bertonase besar harus menggunakan dermaga ASDP yang kapasitasnya terbatas. Ini yang kemudian memicu penumpukan kendaraan di lapangan,” jelas Menhub.
Selain kendala infrastruktur dermaga, kelancaran operasional saat ini juga terganggu akibat adanya gangguan teknis pada salah satu operator kapal. Situasi tersebut menyebabkan jumlah armada yang beroperasi menjadi tidak maksimal dibandingkan kebutuhan harian.
Guna mengatasi persoalan jangka pendek, Kementerian Perhubungan telah mendesak PT ASDP Indonesia Ferry untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Upaya percepatan perbaikan Dermaga Bulusan menjadi prioritas agar kendala penyeberangan tidak terulang pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang.
Dengan kombinasi perbaikan infrastruktur lokal dan penerapan pemisahan jalur logistik, pemerintah optimistis pelayanan penyeberangan di Selat Bali akan jauh lebih efisien. Transformasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi laut di masa depan.
