JAKARTA — Pemerintah terus memacu pengembangan kawasan industri terintegrasi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Sektor strategis ini terbukti menjadi motor utama penggerak investasi, pembukaan lapangan kerja, hingga penguatan daya saing industri nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kawasan industri memegang peran vital dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia. Keberadaan infrastruktur yang terintegrasi menjadi kunci utama penarik minat investor global.
“HKI sejak tahun 1988 telah tumbuh menjadi mitra strategis pembangunan nasional. Mulai dari Bekasi sampai ke Timur Indonesia, kita telah membangun Koridor Utara Jawa yang seluruhnya diisi oleh kawasan industri,” ujar Airlangga saat menghadiri Malam Syukuran 38 Tahun Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Saat ini, Indonesia mencatat sebanyak 129 kawasan industri yang tersebar di 24 provinsi dengan total luas lahan mencapai 170 ribu hektare. Kawasan tersebut telah menampung sekitar 10.400 perusahaan manufaktur serta menyerap lebih dari 4,5 juta tenaga kerja.
Airlangga optimistis Indonesia memiliki peluang besar merebut kue investasi global di tengah keterbatasan negara pesaing. Berdasarkan survei Japan External Trade Organization (JETRO), sekitar 70 persen perusahaan Jepang di Indonesia berhasil membukukan keuntungan.
“Kawasan industri menjadi penggerak bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan,” tegas Menko Airlangga.
Selain manufaktur, Pemerintah kini mengarahkan kawasan industri agar adaptif terhadap transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI). Melonjaknya kebutuhan data center membuka peluang investasi hijau baru yang memerlukan kepastian pasokan energi terbarukan, lahan, dan konektivitas.
Di sisi lain, Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana menyatakan komitmen pengusaha untuk terus merealisasikan investasi di daerah. Namun, ia menekankan pentingnya eksekusi cepat dari Pemerintah untuk menyelesaikan hambatan di lapangan.
“Melalui RAKERNAS XXV HKI, kami menghimpun berbagai persoalan pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah serta mendorong debottlenecking kebijakan agar investasi segera terealisasi,” ungkap Ma’ruf.
Menjawab aspirasi tersebut, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan Pemerintah terus bergerak aktif mengurai sumbatan investasi. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan setiap tantangan secara sistematis demi menjaga iklim investasi yang kondusif.
“Pemerintah akan terus melakukan debottlenecking kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder. Kami tetap optimis bahwa berbagai tantangan tersebut pasti akan terselesaikan,” pungkas Haryo.
