SIDOARJO – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak pemerintah segera membenahi sistem perizinan industri nasional yang dinilai lambat dan membebani dunia usaha. Hambatan birokrasi ini dinilai berpotensi mengganggu kelancaran operasional sektor manufaktur serta menurunkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Teguran keras tersebut disampaikan BHS saat berkunjung ke pabrik mi Burung Dara milik PT Suprama di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (14/10/2026). Ia menyoroti proses perizinan antar-kementerian dan instansi yang membutuhkan durasi sangat panjang hingga melumpuhkan efisiensi usaha.
“Kalau dihitung, proses perizinan itu bisa mencapai empat bulan lebih untuk penyelesaian dan lain-lainnya,” kata BHS di sela-sela kunjungannya.
BHS menegaskan Kementerian Perindustrian harus mengambil peran lebih kuat dalam mengawal kepentingan pelaku usaha domestik. Selain perizinan utama, ia mencontohkan proses pengujian kendaraan operasional atau uji kir yang bahkan memakan waktu hingga lebih dari satu bulan akibat kerumitan administrasi pusat dan daerah.
Menurutnya, pembenahan birokrasi menjadi kunci utama agar pelaku industri tidak memindahkan investasi mereka ke negara tetangga seperti Vietnam. Langkah tegas ini juga krusial untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini yang harus kita cegah agar industri ini mempunyai kemampuan dan tidak pindah ke negara lain,” ujarnya menambahkan.
Menanggapi hal tersebut, pihak industri menyambut baik perhatian dari legislatif. Operational Manager PT Suprama, Hari Soehardono, berharap dorongan dari DPR mampu membuka jalan bagi percepatan reformasi birokrasi perizinan di Indonesia.
Hari menilai, dukungan riil pemerintah sangat menentukan keberlangsungan industri yang berdampak langsung pada masyarakat, konsumen, serta penerimaan negara. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan pengusaha amat diperlukan guna menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Harapan kami, ada dukungan dari pemerintah, khususnya dalam birokrasi perizinan, sehingga mengurus sesuatu bisa jauh lebih cepat dan lebih baik,” tutur Hari.
