Bali  

Nestapa Nasib Winarni, Tak Pakai Uang LPD Terancam Bui

Ket Photo : Ilustrasi net

Tabanan, Deliknews – Pastinya tak terbersit dalam benak Ni Nyoman Winarni, akan pilihan hidupnya mengabdi sebagai Bendahara Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Belumbang Tabanan Bali harus mengalami nasib pilu dan menyedihkan.

Ibu tiga anak ini harus didakwa terlibat penyimpangan dana LPD Desa Adat Belumbang meski dalam fakta pemeriksaan saksi terungkap ia tidak turut menikmati. Berbeda dengan terdakwa lain sebelumnya diungkap kejaksaan yang terjadi dalam pengungkapan kasus korupsi LPD di Bali.

Mirisnya lagi sebagai Bendahara terungkap, ia juga sudah berbesar hati menanggung kerugian dana LPD seperti kredit fiktif dibuat Ketua dan Sekretaris sampai menjual sawah warisan suaminya. Namun nasib berkata lain, jaksa tetap saja menuntut Winarni 4 tahun penjara alias harus ikut juga menjalani bui.

Kisah Winarni ini sebagai abdi setia LPD bermula ketika ditunjuk menjadi Bendahara LPD dalam rapat Desa Adat Belumbang, menggantikan bendahara sebelumnya yang telah memasuki usia lanjut dan lantaran sebelumnya, kinerja Winarni selama menjadi petugas keliling lapangan dinilai bagus, keputusan itu pun tak kuasa ditolaknya, lantaran merasa tidak enak hati di tahun 2005.

Petaka mulai datang sekitar tahun 2018, saat sejumlah nasabah tidak dapat menarik dananya di LPD, terungkaplah ada sejumlah kredit fiktif dan dana nasabah yang dipakai pribadi oleh Ketua dan Sekretaris. Mengetahui itu, Winarni berusaha mengingatkan, namun Ketua dan Sekretaris berjanji segera mengembalikan.

“Saya tidak menyangka seperti ini jadinya. Waktu itu, pertama Sekretaris ketahuan pakai dana nasabah, saya laporkan ke Ketua, ternyata ketua juga sama, saat itu mereka janji segera mengembalikan, tapi tidak kunjung dikembalikan hingga terjadilah seperti ini,” ujar Winarni berkaca-kaca, ditemui di kediamannya pasca ditetapkan tersangka, sebelum ditahan di Rutan Polres Tabanan.

Untuk diketahui sebelum bergulir ke proses hukum, masalah LPD Belubang sebenarnya telah diselesaikan di desa adat, keputusannya, Ketua dan Sekretaris harus mengembalikan dana nasabah dan kredit fiktif yang dipakainya dan mengganti kerugian LPD hasil perhitungan Tim Pencari Fakta sebesar Rp 700 juta, bersama-sama Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sebagai Bendahara, Winarni wajib menanggung 30% atau Rp 210 juta.

Angka Rp 210 juta bukanlah angka yang kecil bagi Winarni yang selama ini hanya mendapat insentif Rp 1 juta sebagai Bendahara LPD dan suami yang hanya petani gurem. Alhasil, suaminya harus merelakan setengah bidang sawahnya seluas 2500 m2 dijual untuk membayar kewajibannya mengganti kerugian LPD.

“Saya harus ikut mengganti 30% kerugian LPD jumlahnya sekitar Rp 210 juta, terpaksa saya dan suami jual sawah untuk membayarnya. Waktu itu katanya jika saya lunasi tidak akan ada tuntutan hukum, tapi ternyata tetap diproses,” ujarnya.

Kemalangan Winarni sebenarnya tidak hanya di situ, di saat bersamaan suaminya divonis mengidap kanker Nasofaring stadium tiga sehingga harus menjalani pengobatan kemoterapi, disamping juga harus mengurus dua anaknya yang masih sekolah dan mertuanya yang lumpuh.

Terbayang betapa berat beban dihadapi Winarni dan suami, untungnya, ada jaminan kesehatan pemerintah untuk biaya pengobatan, namun kanker dan efek kemoterapi telah membuat tubuh suaminya kurus dan lemah. “Saya tidak tau harus bagaimana, Pak,” ujar Winarni berlinang air mata.

Winarni sebenarnya bukan satu-satunya, nasib serupa menimpa menimpa Made Ayu (42) di kasus LPD lain di Kabupaten Badung dan beberapa LPD lainnya. Setidaknya tercatat ada sekitar 34 LPD dari 1.934 LPD se-Bali mengalami kasus penyimpangan pengelolaan yang diproses hukum, beberapa diantaranya tetap diproses meski telah ada penyelesaian di desa adat terkait.

[ dn ]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.