PALEMBANG — Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluarkan alarm bahaya terkait kondisi industri penyeberangan laut yang kian sekarat. Jika pemerintah terus mengabaikan penyesuaian tarif, keselamatan nyawa penumpang kini menjadi taruhan utama di lini pelayaran.
Ketua DPC Gapasdap Tanjung Api-Api (TAA) – Tanjung Kalian, Edos Sari Waskito, mengungkapkan bahwa pendapatan operator kapal semakin terjepit. Kondisi ini diperparah oleh obral izin operasional kapal baru yang membuat kuota armada di lapangan menjadi terlalu padat.
“Pendapatan utama kami itu dari tarif dan frekuensi trip. Tapi sekarang, trip terus merosot karena kuota kapal sudah terlalu padat,” ujar Edos dalam keterangannya, Sabtu (20/06/2026).
Edos memberi gambaran nyata di lintasan TAA – Tanjung Kalian yang memiliki 16 armada terdaftar. Setiap harinya, hanya ada 10 kapal yang beroperasi secara bergantian, sehingga satu kapal terpaksa menganggur selama 21 hari dalam sebulan akibat antrean jadwal.
Ironisnya, tarif komersial saat ini masih berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Berdasarkan kalkulasi resmi bersama Kementerian Perhubungan, ASDP, Gapasdap, dan YLKI, tarif saat ini ternyata masih kurang 31,8 persen dari HPP ideal.
Kesenjangan tarif tersebut kian mencekik pengusaha akibat inflasi global dan penguatan dolar AS yang melambungkan biaya komponen impor. Edos merinci harga minyak pelumas melonjak hingga 60 persen, suku cadang naik 30-40 persen, dan biaya docking membubung 20 persen.
Gapasdap mengkhawatirkan kondisi darurat ini akan memicu efek domino yang mengorbankan standar kenyamanan dan keselamatan pelayaran. Jika pemerintah tetap bergeming, regulator diminta siap pasang badan atas segala risiko kegagalan transportasi yang berpotensi terjadi di masa depan.
“Jadi, jika hasil perhitungan ini tidak direalisasikan dan sampai terjadi kegagalan transportasi mulai dari hilangnya kenyamanan hingga kecelakaan keselamatan maka hal itu mutlak menjadi tanggung jawab regulator,” tegas Edos.
Sebelum penyesuaian tarif diputuskan, Gapasdap mendesak pemerintah segera menyuntikkan lima langkah taktis penyelamatan. Langkah tersebut meliputi pengendalian komponen biaya valas, penghapusan PNBP, pemberian insentif kepelabuhanan, pembebasan pajak BBM, hingga penyediaan bunga kredit murah khusus sektor maritim seperti di Malaysia dan Vietnam.
