BANYUWANGI — Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) Khoiri Soetomo menyebut antrean kendaraan yang mencapai sekitar 15 kilometer menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, bukan disebabkan kekurangan kapal.
Khoiri mengatakan persoalan utama justru berada pada berkurangnya kapasitas dermaga yang dapat digunakan untuk melayani penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Kondisi tersebut membuat produktivitas kapal menurun meskipun armada yang tersedia sebenarnya mencukupi.
“Kapalnya tersedia, tetapi tempat sandarnya berkurang. Jadi akar persoalannya bukan kekurangan kapal, melainkan keterbatasan kapasitas dermaga,” kata Khoiri, Jumat, 4 September 2026.
Ia menjelaskan saat ini terdapat sekitar 56 kapal yang tersedia di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Dalam kondisi normal, sekitar 28-32 kapal dapat beroperasi setiap hari. Namun, saat ini produktivitas turun menjadi sekitar 23 kapal akibat tidak optimalnya dua fasilitas dermaga.
Salah satu persoalan terjadi di Dermaga MB II yang sejak 21 Agustus 2026 ditutup untuk pekerjaan peningkatan kapasitas hingga Maret 2027. Dermaga tersebut, kata Khoiri, direncanakan dapat difungsikan sementara pada periode Natal dan Tahun Baru 2026.
Selain MB II, Dermaga Bulusan juga belum dapat beroperasi secara optimal setelah dua fender roboh ke laut dan masih menunggu proses perbaikan.
Berkurangnya titik sandar tersebut membuat kemampuan pelayanan kapal ikut turun ketika kebutuhan masyarakat terhadap penyeberangan tetap tinggi.
Khoiri juga menyoroti belum optimalnya pemisahan kendaraan berat dan kendaraan ringan sebelum masuk kawasan pelabuhan. Kondisi itu dinilai ikut memperpanjang antrean, terutama kendaraan logistik.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jasa penyeberangan. Distribusi barang dari Jawa menuju Bali maupun sebaliknya ikut terdampak karena waktu tunggu kendaraan meningkat dan biaya operasional perusahaan angkutan bertambah.
Untuk mengurangi tekanan antrean, GAPASDAP mengusulkan sejumlah langkah jangka pendek, antara lain memisahkan kendaraan ringan dan berat sebelum memasuki pelabuhan, mengoptimalkan dermaga plengsengan untuk kapal LCM, serta mempertimbangkan pemanfaatan terbatas Dermaga MB II berdasarkan kajian teknis.
Selain itu, proses bongkar-muat juga perlu dipercepat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan pelayaran.
“Kondisi ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah, pengelola pelabuhan, operator kapal, perusahaan angkutan, dan pengguna jasa harus bekerja sebagai satu ekosistem,” ujar Khoiri.
GAPASDAP mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, PT ASDP Indonesia Ferry, KSOP, pemerintah daerah, kepolisian, operator kapal dan pihak terkait lainnya.
Khoiri berharap pekerjaan peningkatan Dermaga MB II serta perbaikan Dermaga Bulusan dapat diselesaikan sesuai target sehingga kapasitas pelayanan lintasan Ketapang-Gilimanuk kembali normal.
